Fungsi, Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Hak Dprd

Pages 2
Views 28
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  FUNGSI, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK DPRD    FUNGSI DPRD DPRD Kota Mataram mempunyai fungsi : a.   Legislasi b.   Anggaran c.   Pengawasan -   Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. -   Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB) bersama Kepala Daerah. -   Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan perda dan APBD.    KEDUDUKAN DPRD DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 1.   DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama Pemerintah Daerah. 2.   DPRD sebagai lembaga perwakilan Rakyat di Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. 3.   DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.    TUGAS & WEWENANG a.   Membentuk peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. b.   Membahas dengan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai RAPBD yang dianjurkan Kepala Daerah. c.   Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. d.   Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan/atau pemberhentian. e.   Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. f.   Memberikan pendapat dan pertimbangan Kepala Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. g.   Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. h.   Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelengaraan pemerintah daerah. i.   Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.  j.   Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan k.   Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.     HAK DPRD Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak : a.   Interplasi b.   Angket c.   Menyatakan Pendapat HAK INTERPLASI  adalah hak DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. HAK ANGKET  adalah hak DPRD melakukan penyelidikan Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. HAK MENYATAKAN PENDAPAT adalah hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksana hak interplasi dan hak angket. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak : a.   Mengajukan Rencana Peraturan Daerah. b.   Mengajukan Pertanyaan. c.   Menyampaikan usul dan pendapat. d.   Memilih dan dipilih. e.   Membela diri. f.   Imunitas. g.   Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. h.   Protokoler. i.   Keuangan dan administratif.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks