371836161-Kumpulan-Regulasi-Snars-2018-Ed1.docx

Pages 6
Views 195
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
KUMPULAN REGULASI SNARS 2018 ED1. (di bawah Medis) NO STANDAR REGULASI KETERANGAN ARK.1 Proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan/ spesifik untuk menetapkan apakah pasien diterima atau dirujuk. ARK.1.1 Proses triase berbasis bukti ARK.1.2 Skrini
Transcript
  KUMPULAN REGULASI SNARS 2018 ED1. (di bawah Medis) NO STANDAR REGULASI KETERANGAN ARK.1 Proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan/ spesifik untuk menetapkan apakah pasien diterima atau dirujuk. ARK.1.1 Proses triase berbasis bukti ARK.1.2 Skrining pasien masuk rawat inap untuk menetapkan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, rehabilitatif. ARK.1.3 Penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap yang harus disampaikan kepada pasien. ARK.2 Proses pendaftaran pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien gawat darurat, proses penerimaaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap, menahan pasien untuk observasi dan mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit. ARK .2.2 Proses untuk mengatur alur pasien di rumah sakit termasuk elemen a) sampai g) di maksud dan tujuan. ARK.2.3 Kriteria masuk dan keluar intensive care unit (ICU), unit spesialistik lain, ruang perawatan paliatif termasuk bila digunakan untuk riset atau program-program lain untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasar atas kriteria prioritas, diagnostik, parameter objektif, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (quality of life). ARK.3 Proses penyusunan perencanaan pemulangan pasien (P3), dimulai pada asesmen awal rawat inap dan menetapkan kriteria pasien yang membutuhkan P3. ARK.3.1 Proses dan pelaksanaan untuk mendukung kesinambungan dan koordinasi asuhan, termasuk paling sedikit i) sampai dengan m) di dalam maksud dan tujuan, sesuai regulasi rumah sakit. Lihat TKRS.10 ARK.3.2 Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi asuhan dan bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat inap pasien serta terindentifikasi dalam rekam medis pasien ARK3.3 Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien. ARK.4 Pemulangan pasien disertai kriteria pemulangan pasien dan pasien yang rencana pemulangannya kompleks ( discharge planning ) untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien. ARK.4.3 Kriteria pasien dengan rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) yang sesuai dengan regulasi rumah sakit. ARK.4.3 Proses PRMRJ mudah ditelusur ( easy to retrieve ) dan mudah di review. ARK.4.3 Informasi pernting yang dimasukkan ke PRMRJ diidentifikasi oleh DPJP. ARK.4.4 Untuk mengelola pasien rawat jalan dan rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan. ARK.4.4.1 Mengatur pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri). ARK.5 Rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ARK.5 Kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima rujukan yang sering dirujuk. ARK.6 Proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien.   No. STANDAR REGULASI KETERANGAN HPK.1 Hak dan kewajiban pasien dan keluarga Lihat TKRS 12.1 dan TKRS 12.2 HPK.1.2 Kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien. HPK.1.3 Penyimpanan barang milik pasien yang dititipkan dan barang milik pasien karena pasiennya tidak dapat menjaga harta miliknya. RS memastikan barang tersebut aman dan menetapkan tingkat tanggung  jawabnya atas barang milik pasien tersebut. HPK.1.4 Regulasi untuk melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan Lihat pap.1 s/d 3.9 HPK.2 Rumahs sakit mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan memberi kesempatan pasien utnuk melaksanakan second opinion  tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya. HPK.2.1` Hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga. HPK.2.2 Regulasi yang mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA. Lihat KKS.9, KKS.13 & KKS.16 HPK.2.4 Regulasi rumah sakit saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat. HPK.2.5 Regulasi tentang asesmen dan manajemen nyeri. HPK.2.6 Regulasi tentang pelayanan pasien pada akhir kehidupan. HPK.3 Regulasi yang mendukung konsistensi pelayanan dalam menghadapi keluhan, konflik, atau beda pendapat. HPK.4 Setiap pasien serta keluarga mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. HPK.5 Regulasi tentang persetujuan umum dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien di luar tindakan yang membutuhkan persetujuan khusus ( informed consent  ) tersendiri. HPK.5.1 Regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus ( informed consent  ). HPK.5.2 Persetujuan khusus ( informed consent  ) yang harus diperoleh sebelum operasi atau prosedur invasif, sebelum anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan prosduk darah, serta pengobatan risiko tinggi lainnya. HPK.5.3 Regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan proses dan siapa yang menandatangani persetujuan khusus ( informed consent  ) bila pasien tidak kompeten. HPK.6 Regulasi menetapkan pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pasien yang menjadi subjek peserta penelitian, mempromosikan kode etik, dan peilaku profesional, serta mendorong kepatuhan terhadap kode etik profesi dan perilaku profeisonal termasuk dalam penelitian serta menyediakan sumber daya yang layak agar program penelitian berjalan dengan efektif. HPK.6.1 Regulasi bahwa pimpinan rumah sakit bersama komite memahami dan menyusun mekanisme untuk memastikan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan profesi yang berkaitan dengan penelitian.   HPK.6.2 Regulasi yang mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan untuk penelitian/uji klinis ( clinical trial  ), serta pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian/uji klinis ( clinical trial  ) yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. HPK.6.4 Regulasi tentang persetujuan yang didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tanda tangan persetujuan. HPK.7 Komite atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh rumah sakit yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit, termasuk pernyataan yang jelas mengenai maksud dari pengawasan kegiatan. HPK.8 Regulasi yang mendukung pasien serta keluarga untuk memberikan donasi organ atau jaringan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HPK.8.1 Regulasi yang menetapkan proses donasi organ dan jaringan serta memastikan bahwa proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan nilai-nilai budaya setempat. HPK.8.2 Ada regulasi yang menjadi acuan untuk pengawasan proses dalam mendapatkan dan mendonasi organ atau jaringan serta proses transplantasi. NO STANDAR REGULASI KETERANGAN AP.1 Penentuan isi, jumlah, dan jenis asesmen awal pada disiplin medis dan keperawatan sesuai d) sampai dengan n) di maksud dan tujuan. AP.1.2 Penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien rawat  jalan. AP.1.3 Penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien gawat darurat. AP.1.4 Penetapan kriteria risiko nutrisional yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. AP.1.4.1 Penetapan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan resiko jatuh, yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. AP.1.5 Penetapan regulasi pasien diskrining untuk rasa nyeri. Lihat PAP.6 AP.1.6 Penetapan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi tertentu. AP.2 Asesmen ulang oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya untuk evaluasi respon pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut. Lihat ARK.3, PAP.5, PAB.6.1, PKPO.7 AP.2.1 Pengaturan urutan penyimpanan lembar2 RM agar mudah dicari kembali, diakses dan terstandar, PPA dapat menemukan dan mencari kembali hasil asesmen di rekam medis Masukkan ke MIRM AP.3 Penetapan PPA yang kompeten dan berwenang melakukan asesmen, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat. AP.5 Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium secara terintegrasi. AP.5.1 Penetapan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan laboratorium terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung  jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. AP.5.2 Pelaksanaan supervisi pelayanan laboratorium di rumah sakit. AP.5.3 Program manajemen resiko menangani potensi risiko di laboratorium sesuai regulasi rumah sakit. AP.5.3.2 Hasil laboratorium yang kritis, pelaporan oleh siapa dan kepada siapa serta tindak lanjutnya (disusun secara kolaboratif) AP.5.4 Penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium   AP.5.5 Regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan laboratorium yang meliputi butir a) sampai dengan h) dalam maksud dan tujuan. AP.5.6 Penetapan pengelolaan logistik laboratorium, reagensia esensial, bahan lain yang diperlukan, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundangan. Lihat MFK.5 AP.5.7 Pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, pembuangan spesimen. AP.5.8 Penetapan dan evaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil lab klinis. AP.5.9 Penetapan program mutu laboratorium klinismeliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. AP.5.11 Penyediaan dan pelayanan darah meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. AP.5.11.1 Penetapan seorang profesional yang kompeten dan berwenang yang bertanggung jawab untuk pelayanan darah dan transfusi. Lihat PAP.3.3 dan TKRS.9 AP.5.11.2 Penetapan program kendali mutu. AP.6 Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional secara terintegrasi. AP.6.1 Penetapan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan radiodiagnostik, imajing, dan radiologi intervensional terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam maksud dan tujuan. AP. 6.3 Penetapan program manajemen resiko menangani potensi risiko keamanan radiasi di pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) sesuai butir a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. Lihat MFK.4 AP.6.3.1 Penetapan regulasi sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus ada penjelasan dari radiolognya dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga. AP.6.4 Penetapan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR). AP.6.5 Regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan RIR yang meliputi butir a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan. AP.6.6 Penetapan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan. Lihat MFK.5 AP.6.6 Pengelolaan logistik film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosingan sesuai peraturan perundangan. Lihat MFK.5 AP.6.7 Penetapan program mutu pelayanan RIR meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. Lihat TKRS.11 AP.6.8 Bukti ijin atau sertifikasi radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rujukan. NO STANDAR REGULASI KETERANGAN PAP.1 Pentepan regulasi bagi pimpinan unit pelayanan untuk bekerjasama memberikan proses asuhan seragam dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAP.2 Pelayanan dan asuhan terintegrasi di- dan antar berbagai unti pelayanan. PAP.2.1 Asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap. PAP.2.2 Regulasi tatacara pemberian instruksi. PAP.2.3 Tindakan klinis dan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis. PAP.3 Proses identifikasi pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi sesuai dengan populasi pasiennya serta penetapan resiko tambahanyang mungkin berpengaruh pada pasien resiko tinggi dan pelayanan resiko tinggi.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks